Kabupaten Aceh Besar memiliki lingkup perencanaan tata ruang wilayah seluas 2.903,5 km2 yang terdiri dari 23 kecamatan 68 permukiman dan 604 desa yang terbangun diatas 37 pulau. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 sebanyak 414.490 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23%. Peningkatan jumlah penduduk dan pengguna kendaraan pribadi yang berkembang pesat berimbas pada permasalahan pembangunan infrastruktur transportasi dan struktur ruang yang tidak terintegrasi dengan baik. Berdasarkan data analisis UPTD setempat menyebutkan rata-rata tingkat keterisian angkutan masal trans koetaradja mencapai 29,66% dan layanan angkutan feeder mencapai 11,81% di tahun 2022. Peningkatan keterisian angkutan masal menjadi motivasi terbesar pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan publik sehingga keikutsertaan masyarakat akan semakin meningkat. Perencanaan Pelayanan Angkutan Masal Perkotaan Trans Koetaradja dimaksudkan untuk memperoleh rencana pengembangan angkutan masal perkotaan di Aceh yang menghubungkan aktivitas masyarakat serta terintegrasi dengan simpul transportasi lainya. Dokumen kajian disusun untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap pengembangan angkutan masal perkotaan di Aceh. Hasil kajian meliputi analisis regulasi, tata ruang, kajian pengembangan perkotaan, tinjauan khusus mengenai rencana Banda Aceh Outer Ring Road serta analisis biaya ekonomi. Kajian seputar transportasi juga dilaksanakan seperti analisis sistem transportasi di Aceh, supply-demand, ability and willingness to pay, transit point serta telaah kinerja ruas angkutan Trans Kutaraja.

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue merupakan salah satu pintu gerbang Aceh di Barat Sumatera yang berperan sebagai simpul akses pelayanan mobilitas penduduk, pergerakan kendaraan, transportasi logistik, perdagangan/jasa, industri pengolahan, serta mendukung Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh sebagai destinasi wisata, wilayah terluar/terdepan, kawasan pertahanan negara dan peran-peran strategis lainnya. Dewasa ini antusiasme pengguna pada lintasan penyeberangan Ulee-Lheue Kota Banda Aceh menuju Balohan Kota Sabang semakin meningkat seiring terbitnya kebijakan Pemerintah yang menetapkan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Kajian dilaksanakan sebagai upaya meninjau kembali kesesuaian kondisi eksisiting di lokasi studi dengan kondisi rencana dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Kota Banda Aceh sekaligus menyusun rencana peningkatan sarana prasarana transportasi di pelabuhan terkait. Hasil dari kajian meliputi analisis kondisi eksisting pelabuhan sekaligus perencanaan pengembangan pelabuhan secara komprehensif mulai dari uraian rencana 3 tahap pengembangan hingga 20 tahun kedepan, penyusunan gambar kerja, hingga analisis keuangan dan aspek lingkungan.

Pentingnya transportasi untuk perekonomian dan kehidupan masyarakat, masalah pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak terintegrasi, kebutuhan akan sarana transportasi massal yang memadai, dan pentingnya transportasi berkelanjutan menjadi isu yang perlu dipecahkan di Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh sendiri telah mengambil tindakan terkait permasalahan tersebut diantaranya dengan meluncurkan Angkutan Massal Trans Kutaraja pada tahun 2016 sebagai respon terhadap permintaan perjalanan yang meningkat. Pengembangan jaringan feeder bus Trans Kutaraja menggunakan bus listrik menjadi upaya untuk mengurangi polusi, menghemat energi, serta memperluas aksesibilitas transportasi publik. Proyek ini menghasilkan berbagai keluaran yang mencakup perencanaan rute feeder bus listrik di Aceh, analisis kinerja ruas jalan, analisis asal dan tujuan perjalanan, analisis emisi gas rumah kaca sektor transportasi, solusi penggunaan kendaraan listrik untuk penurunan emisi gas rumah kaca, gambaran umum investasi, tahap implementasi proyek, peluang penggunaan bus listrik, analisis penurunan emisi gas rumah kaca, analisis bus konvensional jika menggunakan bahan bakar minyak, analisis perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke bus listrik, analisis bus menggunakan listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik untuk pengisian daya bus listrik, perencanaan bangunan sipil gardu listrik, rencana anggaran infrastruktur penyediaan daya kelistrikan bus listrik, analisis biaya operasi kendaraan (BOK), analisis komponen biaya (cost accounting), analisis biaya manfaat (cost benefit analysis), analisis skema pengelolaan angkutan perkotaan dengan sistem "buy the service", serta evaluasi legalitas dan subsidi angkutan umum melalui sistem "buy the service". Meskipun biaya operasional bus listrik lebih tinggi, bus listrik merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Analisis ekonomi menunjukkan nilai NPV (Net Present Value) dan BCR (Benefit Cost Ratio) positif, dengan Break Even Point (BEP) pada tahun ke-6.