Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 579.186.900
Detail Proyek
Pentingnya transportasi untuk perekonomian dan kehidupan masyarakat, masalah pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak terintegrasi, kebutuhan akan sarana transportasi massal yang memadai, dan pentingnya transportasi berkelanjutan menjadi isu yang perlu dipecahkan di Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh sendiri telah mengambil tindakan terkait permasalahan tersebut diantaranya dengan meluncurkan Angkutan Massal Trans Kutaraja pada tahun 2016 sebagai respon terhadap permintaan perjalanan yang meningkat. Pengembangan jaringan feeder bus Trans Kutaraja menggunakan bus listrik menjadi upaya untuk mengurangi polusi, menghemat energi, serta memperluas aksesibilitas transportasi publik. Proyek ini menghasilkan berbagai keluaran yang mencakup perencanaan rute feeder bus listrik di Aceh, analisis kinerja ruas jalan, analisis asal dan tujuan perjalanan, analisis emisi gas rumah kaca sektor transportasi, solusi penggunaan kendaraan listrik untuk penurunan emisi gas rumah kaca, gambaran umum investasi, tahap implementasi proyek, peluang penggunaan bus listrik, analisis penurunan emisi gas rumah kaca, analisis bus konvensional jika menggunakan bahan bakar minyak, analisis perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke bus listrik, analisis bus menggunakan listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik untuk pengisian daya bus listrik, perencanaan bangunan sipil gardu listrik, rencana anggaran infrastruktur penyediaan daya kelistrikan bus listrik, analisis biaya operasi kendaraan (BOK), analisis komponen biaya (cost accounting), analisis biaya manfaat (cost benefit analysis), analisis skema pengelolaan angkutan perkotaan dengan sistem "buy the service", serta evaluasi legalitas dan subsidi angkutan umum melalui sistem "buy the service". Meskipun biaya operasional bus listrik lebih tinggi, bus listrik merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Analisis ekonomi menunjukkan nilai NPV (Net Present Value) dan BCR (Benefit Cost Ratio) positif, dengan Break Even Point (BEP) pada tahun ke-6.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 370.607.910
Detail Proyek
Proyek Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Timor Tengah Utara bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah tersebut melalui penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP). Kabupaten Timor Tengah Utara menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah termasuk akibat dari rendahnya tingkat pelayanan, keterbatasan sarana angkutan dan tempat pembuangan akhir yang memadai, serta manajemen persampahan yang belum memadai. Proyek yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten TTU ini menyasar aspek teknis, peraturan, kelembagaan, keuangan, dan peran masyarakat/swasta/perguruan tinggi seputar masalah persampahan daerah tersebut. Tujuan dari masterplan sendiri adalah menjadi dokumen acuan program untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi sumber daya air, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perkotaan Timor Tengah Utara. Proyek ini memiliki tahapan dan prioritas program yang meliputi kajian studi, analisis kondisi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, perumusan strategi dan kebijakan, serta pengembangan teknis-teknologi, peraturan, kelembagaan, keuangan, dan peran masyarakat/swasta/perguruan tinggi.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 378.690.000
Detail Proyek
Survei Kinerja Lalu Lintas dilakukan untuk mengumpulkan data-data dasar lalu lintas untuk mendukung penyelenggaraan manajemen lalu lintas. Kegiatan bertujuan untuk mengetahui volume lalu lintas harian pada ruas jalan, mengetahui tingkat pelayanan persimpangan, dan memperoleh data kecepatan rata-rata pada ruas jalan di Kota Surabaya. Survei Volume Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) dilaksanakan pada 51 jalan utama di Kota Surabaya selama 16 jam (antara pukul 05.00-21.00 WIB) dengan sasaran masyarakat kota pengguna transportasi pribadi. Perbandingan data volume lalu lintas selama 16 jam tersebut menunjukkan bahwa perubahan volume lalu lintas (dalam satuan mobil penumpang) rata-rata setiap tahunnya adalah 3,4% per tahun, sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan tiap jenis kendaraan dalam 10 tahun terakhir ditemukan sebesar 6,64% per tahun. Selain itu tingkat pelayanan persimpangan dengan arus macet, volume diatas kapasitas dan terjadi hambatan-hambatan besar di Kota Surabaya berlangsung di persimpangan Jl. Veteran–Jl. Kebon Rojo–Jl. Pahlawan pada jam puncak pagi.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 223.165.500
Detail Proyek
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) merupakan program yang disusun berdasarkan rencana rinci satuan kawasan permukiman, yang paling sedikit memuat luas satuan permukiman, rencana detail pemanfaatan ruang satuan permukiman, rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan usaha yang dapat dikembangkan, rencana daya tampung penduduk, serta rencana kebutuhan biaya pembangunan satuan permukiman. Program transmigrasi sendiri dilandasi dari tujuan penyelenggaraan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah kajian berada di Dusun Tugasoki yang secara administratif merupakan wilayah Desa Ekoae Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Review ini menghimpun data kajian dari aspirasi masyarakat serta kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah Dusun Tugasoki. Review RTSP mencakup analisis struktur dan pola pemanfaatan ruang, sumber daya dan kemampuan lahan, kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum, analisis pengembangan ekonomi masyarakat, sosial dan kependudukan, dan potensi masalah yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan satuan permukiman baru.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 163.269.000
Detail Proyek
Wilayah Kota Lama merupakan kawasan peninggalan sejarah dari 3 etnis yaitu Cina, Arab dan Eropa yang terletak di bagian utara Kota Surabaya. Banyaknya bangunan-bangunan peninggalan tiap etnis seperti Masjid Cheng Ho, kampung arab, dan jembatan merah selayaknya dapat menjadi lokasi wisata yang atraktif. Namun keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang kurang informatif dan lalu lintas yang berantakan menjadi beberapa alasan kurang diminatinya wilayah wisata Kota Lama Surabaya. Kajian dilaksanakan untuk mengidentifikasi pola pergerakan lalu lintas kawasan wisata Kota Lama, merencanakan alternatif penataan rute kendaraan agar distribusi lalu lintas merata, serta mengetahui kinerja jaringan jalan sebelum dan sesudah adanya penataan lalu lintas di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Berbagai survei mengenai kinerja lalu lintas dilakukan sebagai acuan dan bahan analisis untuk rencana kerja serta rekomendasi pembangunan kawasan wisata Kota Lama Surabaya untuk rentang tahun 2022-2027.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 195.915.000
Detail Proyek
Interaksi antar pusat-pusat kota baik dalam kota maupun lintas provinsi memungkinkan adanya pergerakan barang maupun penumpang secara masif, selain itu rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara juga menjadi alasan mengapa perlu adanya tinjauan ulang dari tarif angkutan umum yang berlaku. Studi Tarif dilaksanakan untuk menganalisis kondisi eksisting laik angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kalimantan Timur, menentukan tarif angkutan umum AKDP yang sesuai untuk diterapkan, serta menganalisis tarif angkutan umum AKDP trayek Samarinda-Balikpapan yang melalui toll Balikpapan-Samarinda. Dengan dilakukannya kajian diharapkan dapat menghasilkan ketetapan tarif angkutan umum AKDP kelas ekonomi di Kalimantan Timur yang sesuai baik bagi pemberi layanan maupun bagi pihak pengguna.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 97.180.500
Detail Proyek
Pembangunan taman edukasi lalu lintas di Kabupaten Sleman merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan berkendara, keamanan jalan, dan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Dengan menyediakan fasilitas interaktif seperti jalan simulasi, marka jalan, dan rambu lalu lintas, proyek ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan. Dalam pelaksanaannya proyek ini mengikuti tahapan perencanaan teknis yang komprehensif, dengan memperoleh data melalui metode data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey lokasi untuk mendapatkan informasi tentang ukuran dan kondisi lokasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen terkait peraturan bangunan gedung di lokasi proyek. Hasil akhir proyek mencakup rencana tapak, denah, tampak, potongan bangunan, visual 3D, RAB, dan informasi proyek lainnya. Melalui proyek ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, sehingga dapat menciptakan keselamatan dan keamanan berkendara yang lebih baik di Kabupaten Sleman.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 187.867.500
Detail Proyek
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 187.867.500
Kegiatan penyusunan Penyesuaian dan Penilaian NJOP PBB-P2 bermaksud untuk mendapatkan rekomendasi berbasis akademis dalam penetapan SK NJOP sebagai dasar NJOP PBB di Barito Selatan. Pencapaian optimalisasi ini menjadi tuntutan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak PBB P2. Kegiatan dilaksanakan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang sudah ditentukan yaitu di 3 (tiga) kelurahan antara lain Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper dan Kelurahan Jelapat di Kecamatan Dusun Selatan. Luaran dari kajian adalah pelaksanaan survei lapangan, olah peta geografis per kelurahan kajian, serta analisis dan penentuan nilai properti yang menghasilkan penyesuaian Nilai Indikasi Rata-rata/NIR (baik NIR Bumi maupun NIR Bangunan) dan Nilai Jual Objek Pajak/NJOP di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 94.614.730
Detail Proyek
Masalah tata ruang dan pertanahan menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana keistimewaan, oleh karena itu diperlukan perencanaan program yang komprehensif. Proyek perencanaan dan kegiatan Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode tahun 2022-2027 bertujuan untuk mewujudkan keistimewaan secara bertahap dan strategis. Kajian bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kawasan selatan DIY dan memperkuat reformasi di kalurahan. Proyek ini menghasilkan perencanaan program dan kegiatan keistimewaan untuk periode 2022-2027 dalam beberapa bidang diantaranya; Tata Cara Pemilihan (Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY), Kelembagaan (Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah), Kebudayaan (Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan DIY), Pertanahan (Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten), dan Tata Ruang (Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten).
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 68.701.200
Detail Proyek
Tahun
Nilai Kontrak
Nilai
Rp 68.701.200
Industri kecil sejumlah 16.735unit serta industri besar-menengah sejumlah 163 unit dengan pasar yang tersebar menyebabkan pergudangan di Kabupaten Sleman tumbuh secara sporadis. Pertumbuhan ini menyebabkan berbaurnya pergerakan sekunder (dalam kota) dengan pergerakan primer (antara kota) sehingga meningkatkan kepadatan jalan raya yang sekaligus dapat menaikkan tingkat kecelakaan lalu lintas dalam kota. Untuk mengurangi resiko kemacetan, distribusi barang dan jasa antar kota yang tersistem perlu diwujudkan lewat fasilitas pergudangan yang diatur dengan baik. Pelaksanaan kajian bertujuan untuk mendata dan menganalisis lokasi sebaran pergudangan di 8 Kapanewon (unit administrasi setara kecamatan) yaitu Gamping, Depok, Ngaglik, Kalasan, Berbah, Godean, Sleman, dan Mlati serta menentukan kelayakan 8 pasar kurang potensial di Kabupaten Sleman untuk dikembangkan menjadi lokasi pergudangan terpusat yaitu Taman Kuliner Condong Catur, Pasar Gamping, Pasar Sleman Unit 2, Pasar Setum, Pasar Wonosari, Pasar Tempel Buah, Pasar Ngablak, dan Pasar Kebonagung. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa pasar kurang potensial tersebut dinilai sulit/tidak layak untuk dikembangkan menjadi sentral pergudangan berdasarkan berbagai analisis keruangan/spasial dan kesesuaiannya dengan RTRW Kabupaten Sleman. Meski begitu kajian juga menemukan adanya potensi pasar-pasar tersebut untuk dialihfungsikan menjadi gudang UMKM yang dapat menjadi sarana pengembangan sektor pariwisata dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di DIY. Kajian juga melakukan analisis kelayakan lokasi dan kesesuaian yuridis dari 8 pasar kurang potensial terhadap kemungkinan pengembangan kegiatan gudang UMKM di Kabupaten Sleman.