Naiknya angka penggunaan UTTP di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan ekonomi baik di sektor industri, perdagangan maupun jasa. Meningkatnya angka penggunaan UTTP tersebut perlu dimbangi dengan perlindungan bagi kepentingan umum para pelaku kegiatan ekonomi. Namun dalam hal ini, UPT Metrologi Kota Yogyakarta sebagai institusi pelaksana belum memiliki dasar hukum dan aturan yang jelas terhadap penyelenggaraan alat UTTP, maka penyusunan naskah akademik dan Ranperda menjadi solusi untuk menangani hal tersebut. Naskah akademik disusun menggunakan metode kualitatif-deskriptif lewat gambaran dan analisis data, fakta, dan informasi serta ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan tera dan tera ulang alat UTTP. Kajian menghasilkan rekomendasi bahwa perlu adanya unit khusus untuk mengawal penyelenggaraan alat-alat UTTP secara rinci, mulai dari bidang-bidang dalam unit sampai dengan aturan tentang masa berlakunya tera untuk alat-alat UTTP yang terdaftar baik milik individu maupun perusahaan.

Pesatnya perkembangan UMKM dalam sektor industri dan perdagangan di Kota Yogyakarta memunculkan tantangan baru yaitu kesiapan pelaku UMKM dalam pengembangan usaha. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu bentuk dukungan permodalan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM. Namun dukungan permodalan kredit tersebut belum sepenuhnya tersalurkan disebabkan oleh kurangnya pendampingan bagi para pelopor dan pengembang UMKM dalam pencarian modal. Kajian disusun agar menjadi salah satu pijakan untuk merumuskan kebijakan pengembangan UMKM khususnya dalam hal permodalan usaha. Dalam pelaksanaan proyek dilakukan beberapa analisis antara lain; kajian terhadap bentuk program permodalan bagi UMKM baik dari karakteristik dan ketentuan program permodalan, kajian terhadap kinerja dan portofolio UMKM dalam pinjaman, serta kajian terhadap sistem permodalan yang memudahkan UMKM mengakses pinjaman. Sejatinya sebagian besar UMKM telah mengakses kredit bank dengan persyaratan yang paling memberatkan untuk mendapatkan program modal usaha adalah agunan. Dari kajian juga ditemukan bahwa 94% UMKM masih berupa badan usaha perseorangan dan belum memiliki legalitas hukum, hal ini menjadi faktor lemahnya akses UMKM menuju pendanaan bank secara umum.